Forum DPRD Daerah Penghasil Nikel Bentuk Suara Bersama Kawal Hilirisasi

Palu, Sulawesi Tengah - Untuk memperkuat posisi tawar dan mengawal kepentingan daerah dalam kebijakan hilirisasi nasional, lima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi penghasil nikel membentuk sebuah forum bersama. Forum yang diadakan di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Kota Palu ini menghimpun perwakilan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Inisiatif ini bertujuan menjadi wadah menyatukan suara dan aspirasi daerah terkait pengelolaan komoditas nikel.

Ketua DPRD Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim menuturkan bahwa pembentukan forum ini penting agar kepentingan daerah penghasil nikel didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional. Forum memungkinkan para wakil rakyat di daerah untuk berkoordinasi lebih erat dengan pemerintah eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan, menciptakan sinergi dalam mengelola potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam forum yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot hadir untuk menyampaikan gambaran besar kebijakan dan capaian hilirisasi nikel di tingkat nasional. Ia memaparkan bahwa dari 365 IUP nikel yang tersebar di enam provinsi, saat ini telah beroperasi 79 smelter dengan puluhan lagi dalam pembangunan menuju target 170 unit. Ia juga menyebutkan keberhasilan peningkatan nilai ekspor yang fantastis dan proyeksi manfaat ekonomi jangka panjang dari program ini.

Baca Juga: Warisan Dan Nilai-Nilai Bisnis Achmad Hamami Bagi Pengusaha Muda Indonesia

Yuliot juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melaksanakan hilirisasi yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek lingkungan melalui penerapan good mining practice. Poin ini menjadi perhatian bersama, mengingat daerah sebagai lokasi aktivitas pertambangan dan pengolahan langsung merasakan dampak operasionalnya terhadap lingkungan dan tata ruang.

Pembentukan forum daerah ini terjadi di saat yang tepat, mengingat hilirisasi nikel telah menjadi poros strategis pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya didorong oleh undang-undang, tetapi juga menjadi prioritas "Asta Cita" Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan industrialisasi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan.

Keberadaan forum diharapkan dapat menjembatani potensi ketimpangan antara skema ekonomi nasional yang besar dengan kebutuhan serta harapan masyarakat di tingkat lokal. Dengan suara yang lebih terkoordinasi dan kuat, daerah berharap dapat memperjuangkan hal-hal seperti kepastian manfaat sosial-ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal, dukungan pengembangan usaha kecil menengah, dan tentu saja, pengawasan terhadap aspek lingkungan.

Forum DPRD Penghasil Nikel menandai babak baru dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Ini adalah bentuk dari desentralisasi substantif, di mana daerah tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi yang terbangun melalui forum semacam ini penting untuk memastikan bahwa gelombang hilirisasi nikel membawa kemakmuran yang inklusif dan berkeadilan, menjadikan daerah sebagai subjek, bukan sekadar objek, dari pembangunan nasional.

Array
Baca Juga: Perbaikan Tata Kelola: Menteri ESDM Akan Tinjau Ulang Dan Cabut Izin Tambang

---

Tag Aspirasi Daerah DPRD Penghasil Nikel Forum Palu Kebijakan Nikel Nasional Koordinasi Pusat-Daerah Pemerintah Daerah Suara Daerah